Arif menjelaskan bahwa konsolidasi nasional adalah agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi tersebut. Selain isu konsesi tambang dari pemerintah, ada banyak program strategis lain yang turut dibahas, termasuk soal Kalender Hijriah Global Tunggal.
PP Muhammadiyah, menurut Arif, sudah memiliki sejumlah tim yang spesifik membahas berbagai program strategis secara mendetail. “Kalau soal kalender, berarti Majelis Tarjih; kalau tentang perbankan, ada Majelis Ekonomi, ada Biro Keuangan. Kalau yang kayak tambang dan sebagainya, ada tim-tim yang dibentuk PP Muhammadiyah. Besok akan disebutkan nama-namanya,” ujar Arif.
Arif enggan menyinggung lebih jauh soal pembahasan konsesi tambang yang kini menjadi sorotan publik. Meski demikian, konsolidasi nasional setidaknya menjadi sarana tepat untuk menyampaikan berbagai isu yang berkembang sekaligus mendengar aspirasi langsung dari pimpinan wilayah se-Indonesia. “Sederhananya kan 'masak pimpinan wilayah tahunya dari media, bukan dari pimpinannya langsung. Berarti kan harus langsung tahu. Poinnya ke situ saja sih,” ujar Arif.
Beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. (*)
