"Bagaimana agar kawasan ini berfungsi optimum," ujar Bahtiar, yang juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri.
Lebih lanjut, Bahtiar menjelaskan bahwa kehadiran SPBN di Palipi akan memicu terbentuknya ekosistem perikanan yang mendukung kehidupan nelayan di kawasan tersebut.
Sejumlah unit usaha yang berhubungan dengan dunia nelayan dan perikanan akan turut terbentuk, seperti optimalisasi fungsi pabrik es dan penyediaan rumah susun.
Selain itu, percepatan pembangunan breakwater melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga sedang berlangsung, meskipun masih diperlukan tambahan hingga 100 meter agar kapal-kapal nelayan dapat bersandar dengan lebih aman.
"Jika semuanya sudah berfungsi, ke depannya lebih baik PPN Palipi ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan BLUD, manajemen bisnis dapat berjalan lebih baik, dan kita bisa mengelola secara profesional agar dapat berkembang. Ini juga bisa menjadi model bagaimana UPTD perikanan dapat berkembang, tidak lagi hanya mengandalkan APBD yang bersifat stimulan," jelas Bahtiar.(*)
