“Pak Pj itu berupaya mendorong sektor yang diharapkan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama petani yang jumlahnya dominan di Sulbar, serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada,” jelas Rahim.
Rahim menambahkan, Bahtiar menginginkan pengelolaan SDA dan peningkatan pendapatan petani ini bergerak secara masif, dengan tujuan memperkuat kedaulatan pangan Sulbar. Hal ini juga terkait dengan persiapan Sulbar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, Bahtiar, yang juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, berupaya menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar. Pada acara pembukaan HUT Sulbar ke-20, insiden ketidakhadiran bupati direspon Bahtiar melalui sambutannya yang menegaskan komitmen untuk mempersatukan para pemangku kebijakan di provinsi ini.
Menurut Rahim, dalam setiap agenda, Bahtiar selalu menunjukkan sinergi dan kekompakan dengan Forkopimda dan instansi vertikal lainnya, sebagai contoh bagaimana sistem pemerintahan seharusnya berjalan.
“Pj Gubernur konsen pada upaya mendorong birokrasi yang makin kompeten dan responsif terhadap seluruh dinamika, permasalahan, dan tantangan yang ada. Beliau memperkuat sinergitas dengan seluruh kepala daerah sebagai pejabat perwakilan pemerintahan pusat. Sistem koordinasi dan pola kolaborasi yang selama ini sulit diwujudkan, sering hanya indah terdengar sebagai pemanis dalam forum, tapi dalam praktik jauh dari harapan,” terang Rahim. Ia juga menyampaikan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar kabupaten untuk mengatasi berbagai masalah sosial seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran.
Rahim menekankan bahwa persoalan stunting, kemiskinan, pengangguran, dan problem sosial lainnya berakar di kabupaten, sementara pemerintah provinsi berperan dalam supervisi, fasilitasi, dan mendukung sistem. Jika enam kabupaten di Sulbar tidak seirama dalam komitmen dan kolaborasi untuk mengatasi masalah ini, maka provinsi akan sulit berkembang seperti wilayah lain.
“Pada APBD Perubahan 2024, Pj Bahtiar mengusulkan anggaran Rp9 miliar, dan mendesain APBD 2025 dengan alokasi Rp30 miliar untuk pengadaan berbagai bibit komoditi seperti kopi, kelapa, kakao, dan durian. DPRD mendukung penuh agar anggaran ini bisa ditingkatkan hingga Rp80 miliar, karena program ini konkret dan terukur, serta diarahkan untuk kepentingan rakyat,” ujar Rahim. (*)
