FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, memastikan bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah terpenuhi.
Program MCP ini merupakan kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
"Kami melakukan rapat khusus untuk memastikan MCP dari KPK, termasuk instrumen-instrumen yang harus dipenuhi. Saat ini, semuanya telah terpenuhi," ujar Muhammad Idris usai menggelar rapat dengan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, Selasa (4/9/2024).
Idris menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, Pemprov Sulbar terfokus pada pengadaan barang dan jasa, yang merupakan salah satu dari delapan area intervensi MCP. Fokus ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengadaan di Sulbar serta memenuhi target nasional.
"Dari delapan area intervensi yang dibahas, kami memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di Sulbar semakin baik pada 2024 ini. Kami juga berusaha memenuhi target nasional dalam rangka pengadaan barang dan jasa di Sulbar, dengan tujuan menjadikan Sulbar memenuhi standar terbaik," jelasnya.
