Muhammad Idris menambahkan, Pemprov Sulbar terus melakukan review terhadap titik-titik rawan terjadinya korupsi, agar potensi korupsi dapat diminimalisasi.
"Kami bekerja sama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk mereview, misalnya, dari lima titik rawan korupsi, kami periksa satu per satu. Kami memastikan semua OPD sadar mengenai peluang-peluang korupsi dan meningkatkan kepedulian terhadap area tersebut," ujar Muhammad Idris.
Dari hasil review yang dilakukan, Idris mengungkapkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memenuhi MCP KPK sepenuhnya. Namun, ia optimistis bahwa sebagian besar instrumen telah terpenuhi.
"Alhamdulillah, hasil review kami menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen sudah terpenuhi, meski masih ada beberapa yang memerlukan perbaikan. Kami berharap hambatan-hambatan ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat," tutupnya. (*)
