Upaya tersebut mencakup pembangunan bangunan yang aman terhadap gempa, perencanaan tata ruang pantai yang memperhitungkan risiko tsunami, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan tindakan dini jika bencana terjadi.
“Kami mengimbau pemerintah daerah, institusi terkait, dan masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif,” ujar Bahtiar.
Ia menekankan pentingnya pengecekan kembali kesiapan alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, serta memastikan jalur dan tempat evakuasi, termasuk bangunan Tempat Evakuasi Sementara/Akhir (TES/TEA) dalam kondisi siap dan mudah diakses.
Selain itu, edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang risiko gempa bumi dan tsunami.
Bahtiar juga menekankan pentingnya koordinasi antar-stakeholder di daerah untuk memastikan kesiapan mekanisme penanggulangan bencana, serta menggelar simulasi rencana kontingensi yang melibatkan seluruh pihak terkait.
“Koordinasi yang lebih intensif dengan Pusat Pengendali Operasi di BPBD masing-masing daerah dan Pusdalops PB BNPB juga sangat diperlukan,” pungkas Bahtiar. (*)
