SULBAR.FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Evaluasi kinerja terhadap para Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan secara rutin setiap tiga bulan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Salah satu yang dievaluasi adalah Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, yang telah menjalankan tugasnya sejak dilantik pada 12 Mei 2024. Evaluasi tahap pertama untuk Bahtiar dilakukan pada 5 September 2024.
Dalam paparan kinerjanya yang mencakup sepuluh poin, Bahtiar Baharuddin mendapat apresiasi dari Tim Evaluator Itjen Kemendagri atas capaian selama tiga bulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Asran Masdy, mengungkapkan bahwa apresiasi ini diberikan karena Pj Gubernur berhasil membangun budaya kerja kolaboratif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Satukan frekuensi dan kerja kolaborasi," ujar Asran pada 6 September 2024.
Selain itu, Bahtiar juga dinilai melakukan terobosan kebijakan yang dapat menjadi solusi jangka panjang, salah satunya adalah gerakan menanam untuk menjaga ketahanan pangan.
Dalam evaluasi tersebut, Bahtiar memaparkan sepuluh poin kinerja yang telah dilakukannya selama tiga bulan di Sulawesi Barat. Poin-poin tersebut mencakup pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, pelayanan publik, kesehatan, perizinan, gerakan menanam untuk ketahanan pangan, optimalisasi APBD, dan delapan agenda prioritas lainnya.
Di bidang pengendalian inflasi, Bahtiar berhasil menekan laju inflasi melalui kebijakan intervensi pasar, gerakan pasar murah, percepatan infrastruktur, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pusat, dan Forkopimda. Hasilnya, inflasi berhasil terkendali, dengan angka pada bulan Juli sebesar 2,08 persen (y-on-y) dan Agustus turun menjadi 1,59 persen (y-on-y).
Dalam hal penanganan stunting, Pj Gubernur mengoptimalkan fungsi Posyandu di setiap desa dan kelurahan. Evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dilakukan untuk memastikan BUMD dapat beroperasi lebih optimal pada tahun 2025.
Di bidang pelayanan publik, tercatat peningkatan layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang mendorong capaian investasi hingga Rp1,7 triliun.
Peningkatan juga terjadi dalam pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas pendaftaran online melalui E-Pasien RSUD, pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), serta fasilitasi pendaftaran BPJS Kesehatan bagi bayi baru lahir.
