Dalam upaya menekan angka pengangguran, pelatihan kerja berbasis kompetensi dan program pemagangan dilaksanakan, yang melibatkan peserta pelatihan dan tenaga kerja di berbagai sektor. Selain itu, pembinaan pengupahan juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Penanganan kemiskinan dilakukan dengan menggerakkan seluruh OPD bekerja secara kolaboratif, misalnya melalui pengelolaan fakir miskin lintas daerah dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
Dinas Kelautan dan Perikanan juga berperan dalam pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Di sektor kesehatan, Pj Gubernur berupaya meningkatkan layanan dengan menargetkan akreditasi utama bagi fasilitas kesehatan, serta melakukan pendampingan pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil dan balita.
Upaya peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan penambahan dokter spesialis serta pengadaan alat operasi mata.
Pemprov Sulawesi Barat terus memonitoring serapan anggaran, khususnya Dana Transfer ke Daerah, untuk memastikan optimalisasi APBD.
Bahtiar juga fokus pada delapan agenda prioritas, termasuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai, penanganan gizi buruk, stunting, dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi hijau dan biru.
Dalam bidang perizinan, tercatat sebanyak 662 dokumen perizinan telah diterbitkan selama periode 19 April hingga 23 Agustus 2024.
Dalam evaluasi ini, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin didampingi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulawesi Barat. (*)
