“Masih ada masyarakat yang enggan menjadi penyelenggara karena persyaratan yang memerlukan biaya, seperti surat keterangan sehat. Kalau ini dibebankan kepada calon KPPS, mereka akan berpikir dua kali,” ujarnya.
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, berharap agar Pilkada 2024 berjalan lancar. Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi calon KPPS harus digratiskan.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita memang rendah, tapi tadi kita apresiasi KPU Kabupaten Pasangkayu yang telah menggratiskan pemeriksaan kesehatan bagi calon KPPS," ungkapnya.
Suraidah juga mengharapkan adanya peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. “Suksesnya Pilkada tergantung dari partisipasi pemilih. Target kami adalah mencapai 80 persen,” harapnya.
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menegaskan pentingnya terus berkoordinasi, bahkan ia menyarankan dibentuknya grup layanan konsultasi hukum yang melibatkan Pemprov, kabupaten, hingga tingkat kecamatan.
"Pemeriksaan kesehatan bagi KPPS harus digratiskan. Jika dana belum tersedia, Dinas Kesehatan dapat melakukan refocusing anggaran,” tegas Bahtiar.
