SULBAR.FAJAR.CO.ID, BOYOLALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sekitar 6 juta data, termasuk milik dirinya, keluarganya, dan pejabat negara.
Jokowi telah memerintahkan beberapa kementerian untuk segera melakukan mitigasi terhadap kebocoran data tersebut.
Dalam pernyataannya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/09/2024), Jokowi mengatakan, telah memerintahkan Kemkominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya.
Ia menambahkan bahwa kebocoran data semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain.
