Lanjut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini, sebagai pj Gubernur telah fokus pada delapan agenda prioritas, antara lain mengawal pilkada, serentak, penanganan gizi buruk stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, mendorong investasi dan konektivitas wilayah, mewujudkan kemandirian daerah melalui daulat pangan, dan menjaga stabilitas keamanan dan politik.
Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong sulbar tumbuh bersama IKN. menurutnya, suatu kesyukuran sebab Sulbar bersebelahan dengan IKN. Ini merupakan peluang luar biasa.
“Oleh karenanya kita harus mengubah arah jarum jam, Ada banyak jutaan orang puluhan juta orang akan tinggal di IKN semua perlu makan, pasti makan dan minumnya diproduksi dari Sulbar. Sehingga kita harus memproduksi. Sulbarlah yang paling kaya dan dekat dengan IKN. Peluang ini harus difokuskan, energi kita harus dilipatgandakan,” kata Bahtiar.
Bahtiar mengatakan dua dekade sulbar masih harus fokus pada beberapa permasalahan, seperti Indeks Pembangunan Manusia yang masih dibawah rata-rata nasional. Stunting 30.0 masih jauh dari target 14 persen, Kemiskinan Ekstrem 11,2 persen. Untuk itu, Bahtiar mengaakSeluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk terus bersatu padu membangun Sulbar
“Kuncinya perlu kerjasama dan kolaborasi kita semua. Ini yang harus kita kuatkan untuk membangun Sulbar hari ini dan kedepan,” kata Bahtiar.
Kerjasama dan kolaborasi tersebut salah satunya dapat diwujudkan dengan kekompakan enam kabupaten bersama provinsi memfokuskan APBD dua hingga tiga tahun ke depan menyelesaikan persoalan kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Selain itu Seluruh lapisan masyarakat kita harus bersatu untuk membangun sulbar dan menjaga harmoni di tengah perhelatan Pilkada Serentak Rabu 27 November 2024 mendatang.
Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi mengatakan, dalam menapaki 20 tahun Sulbar telah melewati banyak tantangan dan bersyukur Sulbar terus bergerak maju. Menurutnya dengan potensi Sulbar telah menjadi harapan dan menguatkan optimisme untuk masa depan yang lebih baik.
Selain itu, dua dekade adalah waktu yang cukup untuk mengumpulkan pengalaman. Dalam konteks ini, refleksi terhadap masa lalu menjadi modal penting dalam menentukanarah dan bentuk masa depan Sulawesi Barat sesuai yang dicita-citakan.
“Pada usia ini pula komitmen terhadap Keterhubungan dan Kolaborasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif sehingga daerah ini mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Sulawesi Barat,” kata Suraidah. (*)
