MAMUJU - Sekprov Muhammad Idris hadiri rapat kordinasi daerah Survei Ekonomi pertanian tahun 2024 di Hotel Maleo, Selas 22 Oktober 2024.
Hadir juga Kepala BPS RI periode 2016-2021 Dr. Suhariyanto, perwakilan DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, dan para tamu undangan lainnya.
"Kita ingin memastikan hasil sensus pertanian itu harus dijadikan dasar pengambilan kebijakan daerah, tentu harus runtun RPJPD hingga RPJMD kita," kata Idris.
Apalagi, diera provinsi yang baru ini harus diterjemahkan secara konkrit, dimana data ini harus dipakai.
"Kalau datanya tidak dipakai sia-sia kita, karena kita ingin mengelola sektor pertanian itu secara moderen," tambahnya.
Pengelolaan secara moderen ini kata Idris selalu dimulai dari perencanaan yang baik.
"Jadi tidak ada kemajuan sebuah daerah dan pengelolaan sektor tertentu tampa ada perencanaan yang presisi," ungkapnya.
Semuanya itu, muncul dari data seperti luas lahan, hingga masyarakat yang terlibat dari sektor pertanian.
"Ini semua dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pada umumnya ini APBD alokasi anggaran ke sektor pertanian, jangan sampai anggarannya kecil. Berarti kita tidak memanfaatkan data tersebut,"ujarnya.
