Di lain sisi, Kabupaten Mamasa punya sederet keindahan alam dan wujud budayanya. Wajar jika cetak biru wajah Sulawesi Barat menempatkan Mamasa sebagai pusat destinasi wisata.
Sungguh sangat disayangkan jika besarnya potensi itu tak linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal yang saya saksikan dan rasakan sendiri di banyak kesempatan menyusuri berbagai wilayah desa di Kabupaten Mamasa.
Infrastruktur jalan jauh dari kata layak, fasilitas penunjang lainnya yang juga masih sangat minim, adalah beberapa dari banyak hal yang jadi penyebab belum maksimalnya sektor pariwisata di 'Bumi Kondosapata' itu. Sesuatu yang sifatnya sangat klasik, sebab Mamasa sudah sejak dulu telah diperhadapkan dengan persoalan inftastruktur dasar itu.
Bagi saya, gerak birokrasi jadi salah satu penghambat pemenuhan infrastrukur dasar di Mamasa. Fakta bahwa Mamasa jadi kabupaten dengan persoalan defisit anggaran yang cukup tinggi jadi bukti sahih betapa struktur birokrasi di Mamasa tak berjalan ideal.
Dari berbagai pemberitaan media yang saya amati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Mamasa ditetapkan jumlah pendapatan sebesar Rp 956,2 Miliar, item belanja Rp 1,070 Triliun. Defisit anggaran senilai Rp 123,840 Miliar. Diperlukan karakter kepemimpinan yang kuat, dengan komitmen jelas untuk hadirnya tatanan birokrasi yang sehat di Mamasa.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, pemerintah provinsi hendaknya memberi penegasan akan perannya dalam hal mewujudkan tatanan birokrasi yang sehat di masing-masing pemerintah kabupaten. Dalam pengalaman saya selama 10 tahun memimpin pemerintahan di Kabupaten Mamuju, terekam jelas bagaimana lahirnya berbagai kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Kadang tak populis, tapi itu terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan di Mamuju hingga dua digit.
Sumber-seumber PAD harus dimaksimalkan. Dengan begitu, kekuatan anggaran daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan dapat direncanakan dengan lebih leluasa lagi. Termasuk misalnya pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat di Mamasa.
Segala upaya dalam memaksimalkan PAD itu hanya bisa mewujud jika secara teknis pelaksanaannya dijalankan oleh bangunan birokrasi yang sehat. Bagi saya, memberi sentuhan perbaikan pada bangunan birokrasi di Kabupaten Mamasa adalah hulu dari ragam persoalan daerah pusat destinasi wisata di Sulawesi Barat itu.
Saya yakin betul bakal mampu menyodorkan jawaban untuk peliknya persoalan infrastrukur ini. Terlebih setelah melihat wajah dan struktur kabinet di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto yang bagaimana angin segar, bagi saya dan tentu saja bagi masyarakat di Sulawesi Barat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ketua umum saya di Partai Demokrat mendapat amanah oleh presiden untuk menahkodai Kementerian koordinator infrastruktur dan pembangunan wilayah. Hal yang sudah barang tentu akan saya maksimalkan untuk agenda pemenuhan infrastruktur di daerah saya, Provinsi Sulawesi Barat. (*)
