"Sedangkan pemenuhan anggaran pada mandatory spending dalam Ranperda APBD 2025 telah terpenuhi pada aspek pendidikan maupun kesehatan," pungkasnya.
Lanjut Ia menjelaskan, dengan memperhatikan kondisi pengangguran sebesar 2,68 persen dan kemiskinan sebesar 11,21 persen, pihaknya terus berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan melalui pemberian bantuan-bantuan sosial, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta bantuan PBI bagi masyarakat miskin.
"Komitmen Pemprov Sulbar terhadap penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dengan target penurunan kemiskinan sebesar 9,73 sampai 9 persen. Lebih lanjut, kebijakan alokasi anggaran yang telah dicapai sebesar Rp 113.173.641.039 dengan alokasi yang berdampak langsung sebesar Rp 46.603.645.535," bebernya.
Amujib pun berharap, pembahasan Ranperda APBD 2025 yang akan dilakukan DPRD Sulbar bersama TAPD, dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, serta tidak ada kendala selama pembahasan.
"Mengingat waktu yang sangat terbatas, kami mengharapkan dukungan dari seluruh anggota DPRD Sulbar agar rangkaian penyusunan, pembahasan hingga penetapan Ranperda APBD 2025 ini dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan," tutur Amujib. (*)
