Tak hanya itu, kata Muhammad Idris, Korpri harus bisa memaknai pergantian pemerintahan yang terjadi di Sulbar setelah selesainya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Korpri harus menjadi bagian untuk menjaga, agar pemerintahan tidak dipolitisasi.
"Yang paling penting adalah kinerja. Jadi, apapun yang kita diskusikan di Korpri, larinya selalu ke performa, pada kinerja, kinerja yang internal sifatnya maupun yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Muhammad Idris.
Ia pun berharap, Korpri menjadi lebih baik lagi kedepannya. Sehingga, human capital (nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan yang dimiliki seorang pekerja) Korpri di Sulbar harus ditingkatkan.
"Makanya, kita berharap TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) harus naik dan pemberian salary (gaji) tambahan dari pemerintah itu juga harus muncul," tuturnya. (*)
