MAMUJU—Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar menggelar Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Pertama di Tahun 2024 terkait Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Lantai 2, Jumat, 20 Desember 2024, sidang ini dipimpin oleh Pj. Sekprov Sulbar Amujib selaku Ketua MP-PKD Sulbar, bersama Kepala Inspektorat Sulbar Muh. Natsir sebagai Wakil Ketua MP-PKD Sulbar, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo sebagai Sekretaris MP-PKD Sulbar dan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Muh. Afrizal sebagai Anggota MP-PKD Sulbar.
Sidang ini ditujukan kepada beberapa ASN non bendahara atau pejabat lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan daerah.
Sidang di mulai dengan majelis membacakan tiga rekomendasi tuntutan berdasarkan temuan dari BPK RI Pewakilan Sulbar.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, sidang tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
