FAJAR.CO.ID, MPOLMAN -- Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah, di Polman, Rabu 8 Januari 2025.
Turut hadir PJ Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.
PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kontribusi Perpadi dalam mendukung swasembada di republik Indonesia. Bahtiar menjelaskan, mengurus pertanian harus dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi.
Berkaitan dengan soal pengelolaan beras di Sulbar, permasalahan yang perlu mendapat perhatian kedepan, pertama lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk hutan lindung. Tercatat 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung.
"Olehnya urusan ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait," ucap Bahtiar.
Kedua, meningkatkan pelabuhan yang menjadi pendukung distribusi hasil produksi pertanian ke luar dari Sulbar.
"Sulbar belum memiliki pelabuhan pertanian khusus. Adapun pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulbar masih berkurian kecil," ungkapnya.
Selain itu, perlunya mendorong adanya gudang Bulog pada dua kabupaten yang belum memiliki Bulog, yakni Mamuju Tengah dan Mamasa. Hal ini sangat mempengaruhi inflasi di daerah.
Untuk meningkatkan produksi di Sulbar juga diperlukan kerjasama perbankan melalui program KUR. Sebab itu, Bahtiar juga mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar bekerjasama perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi.
