"Anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja ATK, ini yang dipangkas, namun menyangkut kepentingan masyarakat banyak tetap prioritas," jelas Salim S Mengga.
Adapun APBD Sulbar, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan membawahi enam kabupaten di Sulbar maka anggaran 1,8 triliun dialokasikan ke enam kabupaten untuk membantu penanganan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti BPJS Kesehatan, beasiswa, penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan UMKM.
"Kita ingin kedepan dokter di Sulbar semua berasal dari Sulbar dan mendorong daya beli masyarakat. Ini yang sedang kita rencanakan kedepan," pungkasnya.
