"Makanya dalam forum tadi saya sarankan, supaya kita dalam satu frekuensi kalau merger OPD di kabupaten tidak ada salahnya jika sama dengan provinsi," ungkap Herdin.
Pembahasan lainnya mencakup mekanisme mutasi dan pergeseran pejabat yang tetap harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.
"Begitupun pelaksanaan pemerintahan secara berjenjang. Kita sudah sepakat tadi bahwa Sulbar ini bisa maju dan sejahtera kalau kita bisa satu frekuensi antara Pemprov maupun Pemkab," ujarnya.
Herdin berharap, keselarasan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam berbagai aspek pemerintahan akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. (*)
