"Naskah serah terima jabatan tidak boleh ditandatangani sebelum semua aset dikonfirmasi, sekecil apa pun itu. Ini adalah tanggung jawab kita karena semua barang di kantor dibeli dengan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Wagub Salim S Mengga menambahkan, jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan aset, pihaknya akan melibatkan kepolisian.
"Jika ada hal yang melanggar hukum, kita akan libatkan polisi. Namun, sebisa mungkin diselesaikan secara internal terlebih dahulu," pungkasnya. (*)
