“Ada bagiannya Pak Bupati, ada bagiannya provinsi. Jadi dengan sistem ini, saat masuk bagiannya, provinsi masuk ke kas provinsi, dan bagiannya bupati juga masuk ke kas bupati. Jadi enak,” jelas Suhardi.
Salah satu sektor yang disebut punya potensi besar adalah pajak kendaraan bermotor. Potensinya diperkirakan mencapai Rp800 miliar, di mana sekitar Rp400 miliar bisa masuk ke kas provinsi.
“Kalau kerja sama antara Pemprov dengan kabupaten baik untuk mengejar potensi pajak ini, saya yakini akan lebih banyak pendapatan daerah kita,” ujarnya.
Bagi bupati yang punya pendapatan tinggi dan tingkat tunggakan kecil, Pemprov siap kasih reward. Gubernur juga akan minta kepala Samsat untuk berkoordinasi langsung dengan bupati agar tunggakan bisa ditekan, termasuk lewat penertiban seperti pergantian plat kendaraan.
Ia juga menyinggung pentingnya digitalisasi di sektor retribusi, termasuk dari galian C. Menurutnya, semua sektor penerimaan perlu didorong masuk sistem digital demi efisiensi dan akuntabilitas. (*)
