“Kami mendorong agar Pemprov membentuk tim sidak ke perusahaan-perusahaan agar tidak ada lagi eksploitasi terhadap buruh di Sulbar,” tegas Januardi dalam orasinya.
Senada dengan itu, Ketua LMND Sulbar, Rijal, meminta pemerintah menyusun kebijakan berbasis data dan memperhatikan aspek budaya lokal.
“Kami mendesak Pemprov membentuk tim investigasi terhadap pemerataan pendidikan dan kondisi buruh. Selain itu, penting bagi Pemda Mamuju membuat perda tentang pembelajaran muatan lokal demi menjaga identitas budaya yang mulai tergerus,” ujarnya.
Ketua GMNI Cabang Mamuju, Adam Jauri, menambahkan bahwa momentum peringatan May Day dan Hardiknas 2025 harus dimanfaatkan sebagai ruang kritik konstruktif kepada pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi perlu membuka ruang dialog terbuka agar kami bisa menyampaikan substansi tuntutan kami secara langsung,” kata Adam.
Aksi yang diikuti oleh elemen GMNI, LMND, dan FPPI ini berlangsung damai dan tertib dengan penjagaan personel kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat. (*)
