Bertandang ke Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, sejumlah anggota DPR RI serta para pengusaha penyumbang PAD. Termasuk menuntaskan beberapa urusan dengan pemerintah pusat lainnya. Sekali lagi, kami datang bukan untuk meminta-minta.
Dengan melibatkan seluruh bupati, kami ingin memberi penegasan bahwa apa yang diikhtiarkan ini didasari oleh nawaitu yang mukhlis. Sebab yang kami yakini, hakekatnya pemerintah kabupaten-lah yang punya wilayah, punya masyarakat.
Di tengah fakta bahwa kondisi fiskal kita tak punya ruang yang cukup lowong, salah satu opsi paling rasional (selain maksimalisasi PAD) adalah dengan menawarkan konsep, rencana serta potensi daerah secara langsung ke pengambil kebijakan di tingkat nasional. Pemerintah pusat dengan kewenangan yang besar, menurut saya penting untuk diyakinkan. Sekali lagi, dengan potensi dan rencana yang fix.
Dengan pelibatan secara aktif para kepala daerah di tingkat kabupaten, saya dan Pak Salim S Mengga ingin menghadirkan tatanan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat yang ideal. Pelibatan para bupati itu sekaligus jadi penanda dini bahwa kami tak ingin menjadikan pemerintah provinsi tampil seolah seperti pemerintah kabupaten ke-tujuh di Sulawesi Barat.
Untuk mewujudkan visi Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah memang wajib hadir secara nyata di seluruh kabupaten. Tentu saja lewat berbagai kebijakan dan program sesuai dengan karakteristik persoalan di masing-masing kabupaten.
Jakarta, 9 Mei 2025
