Ia juga memperingatkan agar tidak ada praktik “titipan” dalam proses pengangkatan ASN. Menurutnya, kebijakan yang tidak adil hanya akan memperpanjang masalah dan mencederai rasa keadilan.
“Kita harus hentikan budaya titip-menitip. Ini menyangkut masa depan banyak orang yang telah bekerja dengan setia. Adil itu bukan memberi pada yang dekat, tapi pada yang paling layak,” katanya.
Ke depan, ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan ASN dan non-ASN agar tidak terjadi penumpukan dan kekacauan dalam manajemen kepegawaian.
“Yang penting stok lama dibereskan dulu. Kecuali untuk kebutuhan khusus, itu pun harus terencana dan dilaporkan secara resmi. Tidak bisa lagi OPD jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Senada dengan Wagub, Plh Sekprov Herdin Ismail meminta BKD menyajikan data tenaga honorer secara akurat dan transparan.
“Besok data honorer harus sudah ada, dan pastikan tidak ada nama titipan. Wagub ingin semua proses berjalan sesuai aturan,” kata Herdin.
Sementara itu, Ketua AHN Sulbar, Fadli, menyampaikan apresiasi atas respon positif dari Wagub. Ia berharap perhatian serius ini menjadi langkah awal yang nyata dalam perjuangan para honorer K2.
“Pak Wagub sangat responsif. Beliau ingin agar kami yang sudah lama mengabdi bisa diakomodir dalam pengangkatan ASN. Kami juga berharap BKD bekerja maksimal mewujudkan afirmasi tersebut,” tutup Fadli. (rls)
