Pemerintah pusat telah memberi lampu hijau, namun realisasi cepat seperti di Sulbar belum terlihat di provinsi lain.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Prov Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam keterangannya menegaskan bahwa proses pencairan ini dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.
"Semua mekanisme telah dipersiapkan jauh hari. Kami pastikan hak ASN tersalurkan tanpa kendala,” ujar Masriadi.
Dengan pencairan ini, Sulbar tidak hanya menjadi contoh percepatan layanan birokrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa keberpihakan kepada ASN dan masyarakat luas bisa diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan yang tepat dan cepat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang adaptif, profesional, dan humanis di bawah kendali Suhardi Duka-Salim S. Mengga yang menempatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai sebagai prioritas utama. (Rls)
