FAJAR.CO.ID - Pada aksi demo honorer yang dilakukan pada 10-11 Juni 2025 kemarin, massa R2 dan R3 meminta bantuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tuntutan pengusulan NIP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipercepat.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh massa aksi Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia saat bertemu Plh. Direktur Fasilitasi dan Kelembagaan Kepegawaian Daerah Kemendagri Paskalis Baylon Meza.
Juru Bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana mengatakan, adapun alasan massa karena Kemendagri punya peran strategis dalam penataan pegawai non-ASN atau honorer.
Beberapa tupoksi Kemendagri di antaranya pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pembinaan keuangan daerah.
Juga pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
