FAJAR.CO.ID, MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat lanjutan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2026, Sabtu 14 Juni 2025.
Rapat berlangsung di ruang serbaguna Kantor Dinas ESDM Pemprov Sulbar, dipimpin langsung Mohammad Ali Chandra, serta dihadiri oleh para kepala bidang, para pejabat fungsional, dan pelaksana teknis.
Mohammad Ali Chandra menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan Dinas dengan arah pembangunan Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga (JSM).
“Kita harus memastikan bahwa setiap program ESDM mendukung misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Chandra.
Rapat ini menjadi ruang bagi tiap bidang untuk menyampaikan program prioritas dan isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan.
Dari Bidang Energi, disampaikan fokus pada pengembangan infrastruktur listrik off-grid, seperti PLTMH dan PLTS, terutama di 19 desa yang belum teraliri listrik PLN. Selain itu, juga diusulkan penyusunan dokumen studi kelayakan (FS) sebagai prasyarat pengajuan program ke APBD dan APBN.
Sehubungan hal tersebut, Chandra menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan seperti Feasibility Study menjadi langkah strategis agar program pembangunan sektor energi bisa masuk dalam skema pendanaan.
Revisi Perda Sulbar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) juga diusulkan, karena target bauran energi baru terbarukan yang tercantum dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini. Selain itu, bidang ini mengusulkan fasilitasi pembangunan depo BBM di wilayah Sulbar sebagai bentuk ketahanan energi.
Sementara itu, Bidang Ketenagalistrikan menyoroti masih adanya sekitar 15.000 rumah tangga yang belum memiliki meteran sendiri dan menggunakan listrik secara bersama. Terkait hal ini, Chandra juga menegaskan bahwa program listrik gratis bukan hanya solusi teknis, tapi bentuk keadilan sosial bagi masyarakat.
