Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, dalam keterangannya menyatakan bahwa pemeriksaan fisik kendaraan ini merupakan bagian dari upaya penataan aset strategis yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik.
"Kendaraan dinas merupakan aset penting yang harus dijaga keberadaannya dan digunakan secara optimal sesuai peruntukannya. Kegiatan ini adalah langkah konkret untuk memastikan aset daerah dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri, menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, meliputi kecocokan antara dokumen administrasi dan kondisi fisik kendaraan.
"Kami mencocokkan nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dan dokumen lainnya dengan data yang tercatat dalam sistem SIMDA BMD. Pemeriksaan ini akan terus berlanjut ke OPD lain sebagai bagian dari agenda penertiban aset tahun 2025,” jelas Bisyri.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran OPD dalam menjaga dan mempertanggungjawabkan penggunaan kendaraan dinas, sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola aset untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. (Rls)
