2. Pembangunan desa, koperasi dan UMKM
3. Akselerasi investasi
4. Pendidikan dan kesehatan yg berkualitas.
Hal tersebut sejalan dgn Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui visi & misi Bapak Gubernur dan Wakil gubernur Sulbar sehingga diharapkan seluruh elemen baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat dapat berkolaborasi mendukung 4 fokus strategi fiskal kewilayahan tersebut.
Sinergisitas KEM PPFM dan KUA-PPAS akan dilakukan evaluasi bersamaan pada saat penyerahan KUA-PPAS kepada DPRD sesuai jadwal yg ditentukan dlm peraturan perundangan-undangan yaitu pada minggu ke2 bulan juli, evaluasi tersebut bagi Pemerintah Provinsi dilakukan evaluasi oleh kemenkeu dan kemendagri dan bagi pemerintah kabupaten dilakukan evaluasi oleh Gubernur dan kemenkeu/kemendagri.
Diskusi berjalan konstruktif, dengan fokus pada sinkronisasi asumsi makro, target indikator pembangunan, serta kebijakan belanja prioritas daerah. Rapat ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2026 di lingkup pemerintah daerah se-Sulawesi Barat.
Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, "Melalui forum ini, BPKPD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pembinaan dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dan efektif," ujarnya. (Rls)
