“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan, khususnya terkait penyaluran dana pusat yang harus berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. Sinergi antarlembaga adalah kunci agar pelaksanaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur,” ujar Chandra.
Hal ini sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Senada dengan itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya forum FKKPD dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran secara komprehensif.
“FKKPD membantu kami menjaga konektivitas antara arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan pembiayaan dari APBN. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kanwil DJPb sangat menentukan keberhasilan pencapaian target-target prioritas RPJMD 2025–2029,” terang Junda.
Rapat FKKPD ini merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat. (rls)
